Undang-undang Pesantren Butuh Mentri Bidang Kepesantrenan

Ditempat yang sama, ketua DPC. ISRI Kabupaten Indramayu Abdul Azis didampingi sekretaris Syukron Ma’mun komentar bahwa UU pesantren harus dikawal oleh menteri, dan kabinet Jokowi – KH. Ma’ruf Amin jangan takut ketika terlihat gemuk pada gerakan pendidikan Islam di Indonesia.

“Saat ini lobi – lobi ditingkat atas, biasanya para santri banyak kalahnya, jadi sudah saatnya diingatkan lebih tegas bahwa UU pesantren harus memiliki menteri, karena berdasarkan sejarah bahwa pendidikan asli di Indonesia embrio atau DNA-nya adalah madrasah, sedangkan madrasah pada saat itu telah dikelola oleh para santri atau kiyai yang bermukim di surau, langgar, masjid atau pondok pesantren, sekaligus sebagai upah karya bagi para pejuang yang membela tanah air dengan latar belakang dari kalangan santri dan Kiyai yang mengelola pesantren, maka kajian UU pesantren tidak boleh hanya sebagai penghibur bagi dunia pendidikan Islam saja, namun harus memiliki regulasi yang jelas dan dikawal oleh menteri yang jelas. “ungkapnya.

Secara terpisah ketua Robitoh Ma’had Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama Jawa Barat, DR. KH. Amin Maulana berharap agar bukan hanya regulasi yang disiapkan, namun juga menterinya harus disiapkan.