Untuk Penyerang Maklumat PCNU Kabupaten Indramayu

Untuk yang kelima adalah penyediaan infrastruktur jalan, air bersih dan sanitasi masih di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sedangkan yang ke-6 (enam) belum ada sistem perencanaan yg terintegrasi dari desa sampe Kabupaten, padahal dana pembangunan setiap tahun cukup besar dan naik terus. Namun sepertinya in-efisiensi di sana sini, sehingga tingkat kemiskinan masih tinggi dan IPM rendah.

Poin ke-7 (Tujuh) adalah pembangunan infrastruktur obyek wisata, masih berbasis proyek bukan analisa outcomes.

Ke-8 (delapan) adalah Kemandirian keuangan daerah masih rendah, banyak BUMD yang seharusnya menyumbang pada kemandirian daerah, malah akhirnya bergantung pada APBD dan cenderung selalu melakukan penambahan modal, seperti kasus-kasus yang banyak dikritiki oleh parlemen.

Pada poin-9 (Sembilan) melingkupi aspek aksesbilitas publik terhadap transparansi daerah melalui e-budgeting juga belum ada, padahal e-budgeting adalah salah satu hal yang penting dalam membangun kedaerahan.

Semoga mata dan hati  kita  terbuka, melihat fakta – fakta kehidupan sosial dan politik yang jauh dari cita-cita  dan prilaku kesolehan dari pendiri Indramayu nagari, Raden  Bagus Arya Wiralodra dalam membangun daerah yang gemah ripah loh jinawi.