Delegasi Muhammadiyah Kunjungi Muslim Uighur di Xinjiang

Agung mengatakan dalam konstitusi Tiongkok warga negara diberi kebebasan untuk beragama atau tidak beragama. “Mau beragama apa saja boleh, mau tidak beragama juga gak apa-apa, tapi fasilitas milik negara tidak boleh digunakan untuk kegiatan keagamaan termasuk beribadah,” kata Agung.

Sementara itu, katanya, di Xinjiang konon terdapat 23.000 masjid. Delegasi sempat melaksanakan shalat Jum’at di Hotan, di satu masjid yang kira-kira jama’ahnya ada 500-an orang.

Delegasi juga bertemu dengan Asosiasi Muslim Tiongkok, baik ketika di Beijing, Urumqi, Hotan dan ke Kashgar. Mereka menyampaikan di Xinjiang ada 27.000 imam yang digaji negara dan bersertifikasi.

“Sebenarnya perhatian pemerintah itu sebenarnya ada, dan kalo kita lihat sikap terhadap muslim Uighur ini berbeda dengan Tiongkok Timur seperti Guangzhou, Shenzhen dan lainnya. Kelihatannya Tiongkok di bagian timur situ tidak ada masalah, mahasiswa-mahasiswa kita yang di sana mengatakan ‘kita shalat di kampus, kita shalat ashar di kampus tidak ada masalah,’” urai dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut.

Selain itu, delegasi ditunjukkan ke museum deradikalisme yang menampilkan foto-foto peristiwa terorisme, radikalisme serta artefak-artefak seperti granat, senapan, termasuk tabung gas yang diledakkan untuk teror.

“Jadi sejak tahun 2000 sampai 2015 itu puluhan kali terjadi terorisme, entah itu meledakkan bom di bis, di pasar, di jalan dan lain sebagainya,” kata Agung, “Sehingga tampaknya Tiongkok itu memiliki trauma tersendiri terhadap terorisme dan separatis itu.”

Agung mengungkapkan radikalisme dan terorisme merugikan dakwah Islam secara keseluruhan, tak terkecuali di beberapa muslim minoritas yang menjadikannya berat dan susah. Sehingga pendekatan yang dilakukan pemerintah Tiongkok merupakan pendekatan keamanan. “Tiongkok ini kan ada dua daerah otonom yang bermasalah, Xinjiang dan Tibet,” tandasnya.(Ia/Riz)