Karut-Marut Kriteria Seleksi POP Kemdikbud

Jika poin ini benar-benar menjadi pertimbangan para evaluator, harusnya tidak ada organisasi lain yang memperoleh jumlah hibah melampaui Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Karena sebagian besar jumlah sekolah di Indonesia ini berafiliasi kepada dua organisasi tersebut. 

Ketiga, acuan kriteria seleksi yang disusun oleh evaluator juga terlalu administratif. Hal ini pada akhirnya mengabaikan aspek yang sifatnya substantif. Jika boleh saya sajikan di sini kriteria penilaian seleksi yang digunakan oleh para evaluator terdiri dari tiga komponen, yaitu evaluasi administrasi untuk menilai kelengkapan dokumen legalitas organisasi; evaluasi teknis substantif untuk mengukur keandalan metodologi serta kualifikasi personel yang akan terlibat; dan evaluasi pembiayaan untuk mengukur kelayakan rencana anggaran biaya yang diusulkan.

Dengan kriteria semacam ini, tentu saja organisasi yang lebih kecil bahkan organisasi yang sifatnya taktis sekalipun akan sangat mampu menyajikan performance yang lebih meyakinkan dibanding Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Oleh karenanya tidak heran banyak organisasi kecil dengan sasaran program hanya di dua kabupaten pun memperoleh hibah kategori Gajah.

Padahal syarat untuk memperoleh hibah Gajah adalah mencantumkan sasaran programnya harus lebih dari 100 sekolah. Jika tidak percaya, silakan cek sendiri di lampiran Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2314/B.B2/GT/2020.

Keempat, tim evaluator juga tidak transparan sebenarnya berapa jumlah proposal yang boleh diusulkan oleh organisasi yang sama. Sebagaimana pengakuan Pengurus Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Wilayah Jawa Tengah, mereka terpaksa harus menghentikan proses pengusulan hibah karena dianggap sudah terwakili oleh usulan Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Pendidikan Ma’arif NU.

Padahal, seperti yang kita ketahui bersama, Yayasan Bhakti Tanoto memperoleh hibah Gajah 1 dan Gajah 2. Tema proposalnya sama persis, hanya beda jenjang sasarannya saja, satunya SD dan satunya SMP.

Mengacu pada beberapa hal di atas, maka mundurnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai mitra POP dengan dalih terdapat keanehan atau kejanggalan dalam proses seleksi POP sepenuhnya dapat dipahami dan memiliki dasar yang kuat. 

Saya pribadi menyayangkan kecerobohan Kemdikbud dalam hal ini. Karena menurut hemat saya, kebijakan POP ini merupakan terobosan yang belum pernah saya temukan di era sebelumnya. Di mana kementerian berani memberikan hibah yang jumlahnya fantastis kepada organisasi masyarakat di dunia pendidikan.

Saya ilustrasikan jika hibah Rp20 miliar ini digunakan untuk membiayai Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), maka dapat menyasar 1.300 guru Nahdlatul Ulama yang tahun ini dinyatakan sebagai guru profesional. Sayangnya, Mas Menteri harus gigit jari dan mengatur strategi lagi untuk memuluskan kebijakan-kebijakan unggulannya di dunia pendidikan ke depannya.

Penulis adalah Dosen Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP) Unusia dan Wakil Sekretaris LP Ma’arif NU PBNU