LBM PBNU Sebut Pembangkangan atas Maklumat Pemerintah soal Covid-19 sebagai Maksiat

Dengan logika demikian, sekiranya perkumpulan umat dalam shalat Jumat saja ditunda untuk sementara waktu, apalagi perkumpulan masyarakat pada acara-acara lain yang sifatnya sunnah dan mubah. Dengan demikian, di zona merah virus corona ini, segala aktivitas mubah yang melibatkan massa besar seperti tabligh akbar, munas, muktamar, haul, arisan, adalah haram li ghairih atau haram karena faktor ekternal.

“Sejauh ini ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa pembangkangan seperti itu haram zhahiran, la bathinan (atau lahir tidak batin),” kata Kiai Najib Bukhari.

Artinya, setiap orang boleh memiliki keyakinan sendiri dan tak percaya pada arahan para ahli kesehatan. Namun, sebagai warga negara ia terikat dengan apa yang diputuskan ulil amri. LBM PBNU mengutip Syekh Nawawi, “Ketika seorang ulil amri memerintah…perkara mubah, maka bila di dalamnya terdapat kemaslahatan publik, maka wajib dipatuhi.” (Syekh Nawawi Banten, Nihayatuz Zain: 112).

“Dengan menekankan legalitas pelarangan, maka pembangkangan terhadap pemerintah adalah maksiat zhahiran bathinan (lahir dan batin),” kata Kiai Najib Bukhari.

Pewarta: Alhafiz Kurniawan

Editor: Kendi Setiawan