Mengkaji Kebijakan Publik Jokowi Hadapi Pandemi

Sudut pandang itulah yang kemudian menjadi kajian secara utuh melihat tentang bagaimana pemerintah Republik Indonesia, khususnya Jokowi mengambil sebuah kebijakan ditengah pandemi covid -19.

Sebagai masyarakat tentunya kita berharap solusi yang menyenangkan, tetapi perlu di garisbawahi juga bahwa permasalahan covid-19 bukan permasalah sepele yang harus di selesaikan secara grasa-grusu tanpa pertimbangan yang matang.

Langkah pembatasan mobilitas dengan menggunakan lock down membuat ekonomi akan lumpuh dan menimbulkan persoalan baru yang lebih besar, kita bisa lihat dan mengambil pelajaran di India.

Hari ini dengan meningkatnya kekhawatiran para investor terkait ketidakpastian ekonomi akibat covid 19 membuat indeks pasar modal di berbagai belahan dunia turun tajam.

Kita harus apresiasi upaya pemerintah yang tidak grasa grusu, pun juga tidak acuh dan menyepelekan. terbukti dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) yang telah ditanda tangani Jokowi guna menanggulangi dampak covid 19.

Dalam perppu tersebut menegaskan bahwa pemerintah hadir dan serius hadapi covid-19 dengan mengalokasikan tambahan belanja APBN Tahun 2020 senilai Rp. 405 Trilliun, dengan rincian :

• Bidang kesehatan Rp 75 Trilliun
• Perlindungan sosial Rp. 110 Trilliun
• Insentif perpajakan dan stimulus KUR Rp. 70.1 Trilliun
• Pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM Rp. 150 Triliiun.

PR-nya adalah bagaimana kemudian keseriusan pemerintah pusat tadi, bisa ditangkap dan sinergi dengan pemerintah Daerah, tidak boleh ada yang bermain-main dengan anggaran tersebut, dan muaranya bisa sampai pada masyarakat tanpa terpotong satu rupiahpun tanpa alasan apapun, semua harus menyadari bahwa ini adalah misi kemanusiaan.