Menunggu Pengorbanan Para Pemimpin

126

Para pemimpin politik adalah mereka yang dipilih dalam proses politik ( Pemilu/ Pilkada ) dan diberi mandat kewenangan untuk membuat kebijakan politik ( policy ). Kebijakan politik lahir dalam bentuk program pembangunan secara menyeluruh, baik dari sisi rencana program maupun penganggaran. Pengalokasian dana atau anggaran harus memprioritaskan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan atau golongan. Rakyat telah berkorban dengan membayar pajak dan lain-lain, maka para pemimpin politik harus mengembalikan dana masyarakat kepada masyarakat dengan cara efektif dan efesien. Jangan sampai menimbulkan kesan bahwa rakyat menjadi objek eksploitasi oleh pemerintah sebagai pemegang mandat ( pemimpin ) kekuasaan politik.

Nafsu untuk mendapatkan, mengelola, dan mempengaruhi kehidupan politik harus dikorbankan demi kesejahteraan masyarakat ( politik welvarstaat ).Bukan untuk melanggengkan kekuasaan atau merebut kekuasaan secara illegal sehingga rakyatlah yang dikorbankan. Jika perlu mereka harus bersusah payah untuk memperjuangankan tujuan politik yang tidak lain dan tidak bukan adalah kesejahteraan rakyat.

Para pemimpin hukum harus mengorbankan seluruh potensinya untuk penegakkan hukum ( law eforcement ). Mengesampingkan kepentingan pribadi, bahkan mengorbankan nyawa dibawah ancaman para penjahat hukum. Mereka harus bersikap jujur kepada rakyat dan jangan sekali-kali memanipulasi hukum untuk bersikap tidak adil. Keadilan adalah sendi penting tegaknya suatu negara. Suatu negara yang tidak ada keadilan di dalamnya, kendati itu negara beriman, maka negara tersebut akan hancur. Sebaliknya jika negara tersebut bukan negara beriman, tetapi nilai-nilai keadilan dipelihara dengan baik, maka negara tersebut akan jaya ( Norcholis Madjid, Islam, Doktrin dan peradaban, 2000 ). Keadilan adalah prinsip agama dan negara yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ditegakkan.

Iklan Layanan Masyarakat

Para pemimpin birokrasasi adalah mereka para pemimpin biro ( kantor ), yang menjadi pelaksana kebijakan pemimpin politik ( pemerintah ) dalam pembangunan. Merekalah para penyusun rencana, pelaksana  dan sekaligus pengawas pembangunan. Mereka adalah para administrator pembangunan yang menentukan berhasil dan tidaknya sebuah rencana pembangunan. Mereka bekerja digaji oleh negara lewat pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Jadi tidak ada alasan lagi sebuah kata  pengorbanan, sebab mereka bekerja secara profesional.

Mereka dapat berkorban untuk rakyat, dengan melaksanakan secara betul mandat yang diberikan kepada mereka. Mereka adalah aparatur negara dan abdi negara sekaligus sebagai pelayan rakyat. Rakyat adalah tuan yang harus dilayani oleh pejabat dan petugas birokrasi pemerintah. Pelayanan rakyat harus dapat dipastikan berjalan secara maksimal serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi, dikarenakan para aparat birokrasi menjual jasa-jasa birokrasi kepada rakyat. Tidak boleh ada duplikasi pendapatan dikarenakan ada sumber pendapatan ilegal berupa pungutan liar kepada rakyat. Aturan pelayanan kepada masyarakat oleh birokrasi harus ditegakkan.

Penulis
Toufik Tmtikhani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here