NKRI dan Imam Mahdi

Ayik Heriansyah – Diskusi tentang Khilafah jadi problematis dan buntu, salah satu sebabnya adalah perbedaan dasar pijakan yang digunakan. Frekuensi dan gelombang peserta diskusi tidak sama. Misalnya khilafah yang mau didiskusikan itu, khilafah dulu, kini atau esok. Jika khilafah dulu, maka diskusi harus merujuk kepada dalil, data dan fakta sejarah masa lalu. Jangan mendiskusikan khilafah masa lalu dengan dalil, data dan fakta masa kini dan yang akan datang. Begitupun sebaliknya. Karena diskusi yang demikian tidak akan menghasilkan kesimpulan yang sama-sama dipahami oleh pihak yang pro maupun kontra khilafah.

Dalam tulisan saya yang berjudul “Indonesia dalam Paradigma Baru Khilafah”, saya menjelaskan bahwa kesultanan-kesultanan di Nusantara merupakan negara-negara otonom yang tidak punya hubungan struktural dengan khilafah Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Para sultan di Nusantara menduduki tahta kesultanan secara mandiri lalu mendapat pengakuan warganya. Kemudian tahta itu diwariskan kepada anak keturunannya. Mereka tidak dipilih dan diangkat oleh khalifah Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Hubungan kesultanan dengan khilafah bersifat personal dan kultural. Dalam konteks inilah sebagian sultan meminta legitimasi kepada Syarif Mekkah sebagai wakil khalifah Utsmaniyah bagi kedudukannya.

Nusantara dihuni oleh mayoritas umat Islam dan dipimpin oleh pemimpin muslim sampai datangnya penjajahan bangsa Eropa. Bangsa Eropa terutama Belanda menduduki sebagian kecil saja dari wilayah Nusantara. Belanda menduduki daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Dalam satu waktu Belanda tidak pernah menduduki seluruh wilayah Nusantara. Wilayah Indonesia satu hamparan daratan dan lautan dari Sabang sampai Merauke tidak pernah diduduki Belanda. Sebab itu status Nusantara sebagai Darul Islam tidak berubah. Sejak berdiri tahun 1945 Indonesia mempunyai pemimpin yang dipilih rakyat Indonesia. Ada aktivitas nashbul imam dan ada penerapan syariah. Karena itu Indonesia adalah salah satu khilafah masa kini yang berbentuk negara kesatuan republik Indonesia dengan segala plus-minus-nya.