PBNU Matangkan Materi Munas 2020 Terkait Masalah BPJS Kesehatan

Katib Syuriyah PBNU KH Miftah Faqih mengedepankan soal keberpihakan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat. Menurutnya, problematika terkait BPJS bukan masalah penaikan tarif atau tidak, tetapi soal keberpihakan.

“Masalahnya bukan soal tarif naik atau tidak naik. Tetapi di mana keberpihakan Negara. Yang jelas, perlu ada kejujuran semua pihak, kesalehan personal, komunal, dan kesalehan institusional. BPJS perlu juga harus terbuka. Tenaga kesehatan juga mesti terbuka,” kata Kiai Miftah.

Ia mengusulkan pemutakhiran data orang miskin oleh pemerintah sehingga penerima bantuan iuran BPJS menjadi tepat sasaran.

“Usul saya, pemutakhiran data. Satu data tunggal yang integratif dan bukan berbagai versi seperti data yang ada selama ini. Selain itu keberpihakan negara harus termanifestasi melalui jaminan kesehatan masyarakat ini,” kata Kiai Miftah.

Pewarta: Alhafiz Kurniawan
Editor: Muchlishon