PBNU Sikapi Permendag 29/2019 yang Tiadakan Kewajiban Label Halal

Pentingnya produk halal, sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia terlebih yang memang mayoritas Muslim. Di Indonesia, kata Maksum sebenarnya telah ada UU Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Amanatnya, adalah kewajiban bagi setiap penyelenggaraan pangan, minuman, kosmetik dan obat-obatann untuk mendapatkan dan menyertakan sertifikasi halal pada produk-produk yang diperdagangkan.

Soal jaminan produk halal, kata dia, juga bukan sebatas pada pelabelan, karena labelisasi adalah wajib menurut UU 33/2014. Kewajiban labelisasi pada produk yang dipasarkan di Indonesia, diperlukan untuk menjawab kebutuhan keamanan pangan bagi kaum Muslim.

“Kita ini mayoritas Muslim, yang kita perlukan adalah pencirian untuk yang haram karena di Indonesia itu akan lebih efisien. Berkenaan dengan jumlah barang yang relatif terbatas, UU JPH sudah diundangkan. Tentu wajib bagi kita menaatinya,” imbuh Pakar Teknologi Industri Pertanian ini.

Dengan demikian, munculnya Permendag 29/2019, jelas-jelas bertentangan dengan UU JPH. Masyarakat diwajibkan masuk pasar dengan labelisasi halal, namun bercampur produk asing yang tidak halal, dinilainya akan mengacaukan.

Ia menegaskan agar peraturan tersebut segera dicabut. “Sebelum rakyat banyak merasakan ada urusan SARA itu,” ujarnya.