Gratis Biaya Pendidikan (Kebijakan Diskriminatif Gubernur Jawa Barat)

SPP Gratis; Diskriminatif?

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan bahwa biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP digratiskan untuk SLTA Negeri di Jawa Barat dan efektif diberlakukan tahun ajaran baru Juli 2020—yang menurut ketua Pergunu Jawa Barat, Dr. H. Saepuloh mencapai anggaran Rp. 717 milyar dengan tetap menyalurkan BPMU sebesar Rp. 550 ribu/siswa/tahun—akan digantikan dari APBD Provinsi Jawa Barat. Sementara SLTA swasta siswanya akan disiapkan dana bantuan terutama untuk siswa dari keluarga tidak mampu.

Dalam teori perencanaan pendidikan memang ada beberapa pendekatan misalnya; Pertama, pendekatan kebutuhan sosial (social demand approach); Kedua, pendekatan perencanaan ketenagakerjaan (manpower planning approach); Ketiga, pendekatan untung-rugi dalam perencanaan pendidikan (rate of return approach); dan keempat, pendekatan analisis keefektifan biaya (cost effectiveness analysis approach). Digratiskannya biaya pendidikan bagi peserta didik dalam konteks pendekatan perencanaan pendidikan ini menduplikasi pada point pertama yakni social demand approach, bahwa pendidikan itu untuk semua dan memastikan anak usia sekolah tidak ada yang drop out.

Persoalannya, kenapa SLTA Negeri dana pengganti SPP ditanggung oleh APBD dengan tanpa ada instrument siswa dari kalangan tidak mampu? Sementara SLTA swasta SPP-nya akan dibantu dengan catatan terutama bagi siswa dari kalangan tidak mampu. Bantuan pun tidak disebut secara eksplisit ditanggung oleh APBD dan sumbernya dari mana. Diskriminatifkah? Dari sini kemudian yang memunculkan riak, riuh rendah dari stakeholders pendidikan—terutama dari kalangan masyarakat/yayasan/swasta—memprotes kebijakan gubernur yang sejatinya adi luhung ini. Kalau kebijakan ini diniati untuk mewajibkan pendidikan dua belas tahun, kenapa tidak semua SLTA di Jawa Barat ditanggung biaya SPP-nya oleh APBD—seperti halnya BOS Pemerintah Pusat—dengan tidak mendichotomikan status Negeri atau swasta.