Gratis Biaya Pendidikan (Kebijakan Diskriminatif Gubernur Jawa Barat)

Pilihan Sikap

Dedi Mulyasana memprediksi fenomena yang akan terjadi ke depan dalam wilayah pendidikan yang memaksa terjadinya pergeseran dalam paradigma pendidikan. Hal ini menurutnya, dapat terlihat dari fenomena berikut; Pertama, kekuatan simbol (ijazah) akan bergeser ke kuatan kemampuan performa; Kedua, kekuatan individu akan bergeser ke kuatan jaringan; Ketiga kekuatan formal akan bergeser ke daya pengaruh; Keempat, persaingan akan bergeser dari harga ke layanan dan kualitas; Kelima, persaingan akan bergeser dari darat ke dunia maya. Oleh karena itu jangan jual tenaga, keterampilan, dan ilmu semata, tapi juallah kepercayaan. Keenam, sistem evaluasi belajar yang hanya mengukur hafalan dan daya ingat akan bergeser ke evaluasi kemampuan total; Ketujuh, sumber dan sarana belajar konvensional akan bergeser ke sumber dan sarana belajar berteknologi tinggi; Kedelapan, sistem respons bergeser dari reward and punishment ke positive thinking; Kesembilan, kebutuhan kelas akan bergeser dari kebutuhan mencari guru yang pintar ke guru yang mampu memintarkan anak; Kesepuluh, sekolah bukan sekedar mendidik anak yang pintar tapi justru memintarkan anak yang berkebutuhan khusus;

Kesebelas, Pendekatan keseragaman yang bersifat statis akan bergeser ke pendekatan ke ragaman fungsional. Berpakaian seragam rapih, duduk yang tertib, dan datang serta pulang tepat waktu belum cukup menggambarkan keberhasilan proses pendidikan; dan Kedua belas, pembelajaran formalistik akan bergeser ke pembelajaran fungsional dengan menekankan pada penguatan logika, hati dan iman.

Fenomena pergeseran tersebut akan memaksa pendidikan dikelola secara terencana dengan tujuan yang jelas dan terukur hasilnya. Proses pembelajaran lebih menekankan pada kualitas proses daripada kuantitas hasil.

Fenomena tersebut tentu harus disikapi oleh SLTA Negeri ataupun swasta di Jawa Barat termasuk intervensi dari leader—Gubernur—melalui kebijakan-kebijakannya di bidang pendidikan.

Oleh karena itu adalah sebuah pilihan bijak, jika kemudian ada catatan-catatan pinggir untuk gubernur Jawa Barat; Pertama, setiap warga Negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak ada diskriminasi; Kedua, Pemerintah Daerah Prov. Jawa Barat dalam hal ini Gubernur harus bersikap adil dalam memperhatikan sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah (negeri dan swasta) dalam berselancar di era digital; Ketiga, bantuan terhadap sekolah negeri dan swasta tidak ada dikotomi, sekolah gratis dibiayai oleh APBD sebagai pengganti iuran bulanan sekolah; dan Keempat, sekolah swasta sangat membutuhkan kehadiran pemerintah—termasuk pemerintah daerah provinsi Jawa Barat—dalam meningkatkan mutu dalam konteks Total Quality Management.

*)Penulis adalah dosen Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tinggal di Kandanghaur Indramayu dan dewan pakar Pergunu Kab Indramayu