Hukum Gaji Bekerja di Lembaga Perkreditan Konvensional

Jasa jual beli tempo sebenarnya tidak masalah dalam Islam. Demikian juga dengan keberadaan jasa jual beli kredit. Yang sering dijadikan masalah adalah karena:

1. Barang atau jasa yang tertunda pencicilannya akan diambil oleh pihak perbankan. Dengan demikian, maka besaran cicilan yang sudah dibayarkan dihitung sebagai akad sewa. Namun, jika cicilan dibayar secara tepat waktu, maka cicilan dianggap sebagai jual beli. Keberadaan kejelasan akad sebagai akad sewa (ijarah) ataukah akad jual beli inilah yang mendasari jenis perkreditan ini pada lembaga ini dianggap sebagai akad murakkabah (akad ganda) yang dilarang, disebabkan ketidakjelasan transaksi.
2. Status denda keterlambatan membayar. Status denda ini sebenarnya juga menjadi bahan perdebatan di antara kalangan ahli fiqih kontemporer. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Yang membolehkan, karena niatan li al-ta’dib, yaitu agar nasabah/konsumen pengguna jasa menghormati haknya pemberi kredit/pinjaman. Dengan catatan, bahwa uang hasil denda tersebut tidak diperuntukkan untuk konsumsi melainkan untuk kepentingan sosial, seperti membangun jalan, jembatan, dan lain sebagainya. 

Sampai di sini, maka sumber pemasukan lembaga perkreditan konvensional semacam Adira dan Home Credit yang diperoleh dari jasa perkreditan ada tiga kemungkinan, yaitu:

• Hasil jual beli murabahah secara kredit atau secara bertempo. Hukumnya adalah halal.
• asil dari ijarah yang sejatinya awalnya diniatkan untuk jual beli. Hukumnya syubhat (tidak jelas antara halal dan haram).
• Hasil dari denda keterlambatan membayar, dan hukumnya adalah syubhat juga. Ada juga ulama yang mengharamkan kecuali bila yang melakukan adalah imam atau lembaga yang berwenang. Titik pangkal persoalan adalah yang dimaksud sebagai lembaga berwenang ini, apakah boleh bila diubah maksudnya sebagai pihak lembaga perkreditan sendiri yang menerapkan. Jika boleh diubah maksudnya ke lembaga perkreditan itu sendiri, maka hukumnya menjadi jelas halal keberadaan denda itu. Namun, jika tidak boleh diubah ke maksud lembaga perkreditan, maka hukumnya disamakan dengan riba, yang murni diputus sebagai haram. Karena perselisihan inilah maka denda dihukum sebagai syubhat, yaitu tidak jelas antara halal dan haramnya. Status hukumnya sama dengan makruh, akan tetapi tidak sampai ke makruh tahrim disebabkan ada teks fiqih yang membolehkan bila dilakukan oleh lembaga yang berwenang.