Kritik Nalar Atas Ideologi HTI

Kelima, jika HTI yakin pendirian khilâfah adalah termasuk kewajiban pokok agama, dia harus mampu menunjukkan dalil muhkam dari sumber primer yang bersifat qath’î, baik yang tsubut maupun dilalah. Seandianya ditemukan keduanya, maka pertanyaan selanjutnya adalah syariat yang mana? Tafsir siapa? Untuk konteks apa dan kapan? Daftar pertanyaan ini penting diajukan, sebab kata Ibnu Aqil, syariat itu amat beragam, ada yang rigit dan fleksibel, kendati agama satu, tapi penerapan untuk mencapai keadilan bisa beragam.

Katanya; Addin wahid, wasyariatu mukhtalifah? Ini belum lagi jika kita komparasikan dengan sistem negara. Apakah bentuk khilâfah itu? Monarkhi murni? Teokrasi? Teodemokrasi? Atau apa?

Karena problem-problem mendasar itulah, Imam Qurthûbî mengakui metode pengangkatan pemimpin dan bentuk negara bersifat dinamis, dialektik dan proposional, terhadap keadaan dan semangat zamannya, sebagaimaan bentuk dan rupa-rupa suksesi kekuasaan yang berlangsng di antara para Khulafâ’ Râsyidûn.

Bahkan, Imam Qurthûbî menyatakan seandainya pemimpin meraih kekuasaan dengan cara kudeta, dia tetap sah sebagai pemimpin dan wajib dipatuhi, selagai perintahnya demi tegaknya hukum dan keadilan bersama. (Tafsîr al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. Beirut: Dâr al-Kitâb al-Arabî, 2008, juz I, h. 311). Pandangan ini serupa dengan ijtihad Hujjatul Islam Imam al-Ghazali dan Imam Mawardi.