The news is by your side.

Naikkan Harga Iuran BPJS Bukan Solusi Tepat

Berikut petikannya:  

Bagaimana persoalan BPJS sehingga pemerintah menaikkan harga iuran?  

Hampir di semua negara sepakat, WHO juga mengatakan bahwa kesehatan itu adalah hak asasi dari warga tiap negara. Negara mempunyai kewajiban dan menjamin kesehatan warganya. Kita tahu bahwa suatu negara itu ada dua ukuran kemakmurannya. Yang kesatu adalah kesehatan warganya yang terkait dengan harapan hidup warganya.   Yang kedua adalah soal tingkat pendapatan rata-rata penduduk ya, GNP.

Tapi prinsipnya di negara-negara seperti kapitalis Amerika saja, pembiayaan kesehatan itu merupakan masalah yang pelik. Seluruh negara tak mudah menanganinya sehingga di negara-negara kapitalis itu warga negara diminta untuk terlibat dalam kesehatannya sendiri dengan cara membayar asuransi. Bahkan negara seperti Amerika pun, cukup besar jumlahnya warga negara yang tidak bisa membayar asuransi. Mereka hanya mampu menanggung orang-orang yang tidak mampu bekerja. Jadi, kalau di bawah usia 15 tahun atau di atas 65 tahun ditanggung negara itu karena mereka dianggap tidak produktif.

Orang yang usianya 16-65 tahun harus menanggung biaya kesehatannya sendiri dengan membayar asuransi. Jadi, bahkan negara seperti Amerika pun baru Obama saja, presiden yang memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Namanya Obama Care. Itu bantuan pemerintah untuk membayar asuransi bagi yang tidak mampu. Dan Donald Trump cenderung akan menghilangkannya. 

Nah, Indonesia, kita harus bersyukur ada skema pembiayaan yang dilaksanakan BPJS, ada Undang-Undang JKN, dasar undang-undangnya, itu on the track pada dasarnya. Kita kan sebetulnya ingin agar penduduk yang meninggal di bawah usia 72 tahun itu semakin sedikit. Tapi kenyataannya angka kematian ibu masih tinggi, kematian bayi sangat tinggi, itu mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Salah satunya kenapa mereka banyak meninggal kan ada problem kalau mereka sakit, yaitu pembiayaan.

Jadi, skema BPJS ini sebetulnya kita harus lihat sebagai sebuah jalan yang tepat. Cuma pertanyaannya adalah, kan orang-orang tidak mampu ada skema yang dibantu pemerintah. Jumlahnya itu kalau hitungan di atas kertas dalam artian apakah jumlah yang diberikan untuk orang yang tidak mampu memenuhi biaya, mendapat kualitas pelayanan yang baik, maka jawabannya belum. Angka itu masih rendah. 

Lalu skema mereka yang bayar sendiri, yaitu kelas dan kelas satu, apakah yang mereka bayar itu sudah bisa menjamin bahwa mereka mendapat pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas? Kalau di atas kertas dalam hitungan-hitungannya, maka jawabannya tidak. Jadi, yang terjadi selama ini adalah, satu, pemerintah kemudian defisit. Itu kenyataan. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.