Beda Darul Islam dan Daulah Islamiyah. Indonesia Masuk Mana?

Kedua, dengan demikian, dalam konteks politik kenegaraan, Indonesia adalah masuk kategori Darul islam, disebabkan dominasi ada di kalangan muslim. Sebagai konsekuensinya, Indonesia kemudian bisa masuk dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang beranggotakan negara-negara dengan Platform Islam atau mayoritas dihuni oleh umat Islam.

Ketiga, darul islam memiliki titik tekan pada wilayah. Hal ini sangat jauh berbeda dengan negara dengan platform Islam. Negara dengan platform Islam selain harus memiliki wilayah, mereka juga harus berbentuk badan hukum yang diakui negara lain. Mereka memiliki aset dan kekayaan yang terpisah dari aset dan kekayaan yang dimiliki warganya. Jadi, dalam hal ini sistem politik atas kekayaan alam dan seisinya, sudah jauh berbeda antara kedua konsep Dar Islam dan daulah islamiyah (negara dengan platform Islam).

Keempat, di dalam dar islam, ketundukan warganya tidak hanya berlaku atas teks keagamaan semata, melainkan juga harus tunduk terhadap konsep kesepakatan yang dibangun di tengah masyarakat yang beragam di dalamnya. Di era kenabian, Piagam Madinah merupakan contoh kesepakatan yang mengikat berbagai keragaman yang terjadi di masyarakat. Di Indonesia, konteks keragaman itu diikat oleh Pancasila. Jadi, dalam hal ini, Pancasila bukanlah syariat, melainkan sebuah nota kesepakatan yang berlaku untuk semua komponen. Konsep terakhir dari dar islam ini berbeda dengan konsep daulah islamiyah. Di dalam daulah islamiyah, maka ketundukan warga terhadap pemimpin hanya berorientasi pada satu, yaitu hukum-hukum syariat. Sesuai dengan realitas jaman, hal ini tidak berlaku, karena negara dibentuk tidak berdasar hasil perjuangan umat Islam sendiri, melainkan perjuangan bersama. Mengingkari hasil perjuangan bersama merupakan bagian dari yang ditentang oleh syariat pula. Sebagaimana hal ini tertuang di dalam sebuah hadits: