Jerat Hukum Para Pelengser Gus Dur (Bagian 2)

Sebelum mengarah ke perbuatan inkonstitusional maka kita jelaskan terlebih dulu mengenai anggapan Gus Dur lengser dari Presiden. Banyak yang beranggapan Gus Dur tumbang karena kasus korupsi. Padahal dalam krisis konstitusional itu ada dua opsi yang ditawarkan oleh Gus Dur: pertama, pelimpahan tugas konstitusional dan kedua, menggunakan Tap MPR Nomor III tahun 1978. (Arie Sulistyoko: 2016)

Dalam opsi pertama dibentuk semacam tim perncari fakta kemudian Gus Dur mengundurkan diri dan melimpahkan kepada Wakil Presiden. Ini adalah bentuk sifat negarawan seorang Gus Dur namun opsi ini ditolak, padahal opsi ini merupakan opsi konstitusional karena dibenarkan oleh konstitusi.

Kemudian opsi kedua yakni menggunakan mekanisme yang tercatat dalam Tap MPR No III tahun 1978, dimana dugaan-dugaan kesalahan yang dialamatkan kepada Gus Dur supaya dibuktikan terlebih dulu di Pengadilan. Jika Gus Dur terbukti melakukan tindakan pidana maka MPR atas nama hukum sah memecat Gus Dur dari krusi presiden.

Namun, para pelengser Gus Dur tidak menginginkan kedua cara tersebut, padahal cara-cara di atas merupakan cara-cara yang dibenarkan dalam konstitusi. Untuk itu para pelengser Gus Dur memang berniat untuk menjatuhkan nama Gus Dur dengan label “Gus Dur dipecat sebagai Presiden”.

Kata “pecat” dalam kamus manapun bermakna negatif. Seolah-olah para pelengser Gus Dur memang mempunyai niat untuk menjatuhkan martabat Gus Dur dan warga Nahdliyin. Seolah-olah politisi dari nahdliyin tidak bisa berbuat apa-apa dalam kancah perpolitikan nasional dan stigma itu sampai sekarang tetap terbukti. Buktinya sudah berkali-kali diadakan pemilu tidak ada perwakilan dari kaum nahdliyin yang mampu menjadi Presiden.

Ada solusi menarik dari kasus ini dan untuk meredakan situasi perpolitikan nasional yakni Negara meminta maaf kepada warga nahdliyin dan mencantumkan dalam sejarah nasional pelengseran Gus Dur sebagai Presiden adalah perbuatan inkonstitusional.

Banyak Negara maju menerapkan itu, misalnya Jerman. Pemerintah Jerman dengan sadar juga mengakui ada peristiwa pembunuhan masal terhadap etnis Yahudi dan itu dicantumkan dalam sejarah nasional sebagai peristiwa kelam perjalanan Negara Jerman. Hal ini bisa jadi bahan pelajaran pada genarasi yang akan datang supaya kejadian tersebut tidak berulang kembali.

Penulis adalah Peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Antikorupsi, Dosen Hukum Administrasi Negara Ilmu Hukum UNUSIA