Jerat Hukum Para Pelengser Gus Dur (Bagian 2)

Menghalalkan segala cara, begitulah adagium politisi, seolah-olah politik itu kejam tidak memberikan ruang bagi nilai-nilai kebudayaan dan Islam. Apapun itu, fitnah adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Namun oleh HMI Connection digunakan untuk menumbangkan seorang ulama dari kursi Presiden dengan cara-cara yang bathil. Dalam agama tindakan tersebut merupakan dosa besar, tetapi oleh para pelengser Gus Dur pelajaran mengenai perbuatan dosa tidak diindahkan hanya demi sebuah jabatan.

Beberapa orang, yang ada dalam dokumen pelengseran Gus Dur, terlihat duduk manis hadir di acara Haul Gus Dur pada akhir tahun 2019. Wajah-wajah tersebut terlihat tidak ada rasa bersalah, datang dengan senyum bahkan sampai sekarang tidak ada perkataan “maaf” yang muncul dari mulut para pelaku pelengser Gus Dur.

Hal ini mengindikasikan apa yang mereka lakukan dianggap benar. Jika tradisi ini dibiarkan dan tidak ada tindakan nyata dari penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap pelengseran Gus Dur maka akan mencoreng wajah perpolitikan nasional karena merusak nilai-nilai suci profesi politisi. Mengapa?

Politik berasal dari kata dasar policy yang bermakna kebijakan. Sedangkan dalam kebijakan ada unsur kebijaksanaan. Jika para politisi (khususnya politis Nahdliyin) tidak ada yang mempersoalkan pelengseran Gus Dur yang menggunakan cara-cara haram maka cara-cara haram ini diposisikan sebagai cara yang bijak. Jika sudah demikian maka hancurlah negeri ini karena tidak ada politisi yang menggunakan hati nurani dan syariat agama hanya dijadikan jargon tanpa bisa dilaksanakan.