Langkah Tepat Pengesahan RUU Pesantren Bertemunya Cita-cita Pendidikan Nasional dan Historisitas Pesantren

RUUP ini juga hadir sebagai respon atas semaraknya lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah maupun swasta namun sering kali kecolongan oleh masuknya ideologi-ideologi radikal-fundamental. Bahkan, jenis pendidikan agama islam tertentu,bermodelkan pesantren, tetapi di dalamnya bukan karakter pesantren, juga sebagian perguruan tinggi menjadi sarang bagi kaderisasi mahasiswa radikal. Dengan kata lain, payung hukum yang selama ini berjalan, yaitu UU Sisdiknas Pasal 1 ayat 2 belum berjalan sesuai harapan.

Jadi, RUUP ini nanti bias memerankan diri sebagai “ruh” atau spirit yang berlandaskan pada UU Sisdiknas. Memang harus diakui, secara teknik, prosedural, dan mekanisme, sistem pendidikan nasional dijalankan melalui jalur formal, nonformal, dan informal. Hal itu dengan detail diatur dalam Pasal 13 ayat 1, Pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Namun, itu semua gagal menjaga substansi. Jalur-jalur pendidikan tersebut rentan dan bukan filter bagi paham-paham radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme.

Dengan kata lain, UU Sisdiknas adalah batang tubuh yang membutuhkan “ruh.” RUUP tampil dalam rangka menjadikan pendidikan optimal dengan dirinya sendiri, sehingga tidak butuh undang-undang terorisme, misalnya, untuk menciptakan pribadi luhur yang rahmatan lil alamin. Secara mekanisme dan prosedural, UU Sisdiknas memang dibilang cukup. Tetapi, secara substansi, RUUP mendorong Pesantren sebagai “power” baru untuk membuat lembaga pendidikan lebih bertenaga.