Langkah Tepat Pengesahan RUU Pesantren Bertemunya Cita-cita Pendidikan Nasional dan Historisitas Pesantren

Para pengkritik RUU Pesantren dapat dimaklumi. Tetapi, dengan rendah hati harus dikatakan, hakikat pesantren tidak bisa terwakili dengan mekanisme dan aturan hukum yang tidak berangkat dari sejarah pesantren itu sendiri. Karenanya, UU Sisdiknas perlu dilengkapi dengan Undang-undang Pesantren.

Dilihat dari filsafat sejarah, definisi pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang sama tuanya dengan penyebaran Islam di Nusantara (Saridjo, et. al, 1982; Haidar, 1994; Aguk Irawan; 2017). Tokoh-tokoh awal pendiri pesantren adalah para penyebar Islam masa awal, seperti Maulana Malik Ibrahim atau Syeikh Maghribi dari Gujarat, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan Syeikh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon (Yunus, 1985; Zuhri, 1983).

Para pendiri pesantren awal mampu menghadirkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Berwajah teduh menghadapi perbedaan, seperti tradisi lokal, adat istiadat, bahkan keragaman agama dan keyakinan yang sudah lebih dulu eksis di bumi Nusantara. Islam tidak garang, tidak serta merta main tuding kafir, kurafat, bid’ah dan takhayul. Di tangan para waliyullah, Islam pesantren betul-betul mencerminkan risalah Islam yang rahmatan lil alamin.

Salah satu penyebab, kenapa pesantren sangat toleran dengan segala perbedaan? Itu karena kurikulum pesantren didesain dengan basis kitab kuning (klasik), yang memang menyuguhkan banyak khilafiyah (perbedaan) antar madhab. Pelajaran nahwu-sharaf alat untuk membaca kitab kuning juga diterapkan dengan berbagai sisi dan kemungkinan-kemungkinan tarkib-nya. Maka, tak mengherankan lulusan pesantren ketika terjun ke tengah masyarakat menjadi pribadi yang sangat toleran dengan yang lain.