Mengolah Potensi Nahdlatul Ulama

Masalah ekonomi

Bidang inilah yang nampaknya kurang tergarap secara serius, meskipun dari sisi potensi, sangat besar. Sebenarnya gagasan pembangunan ekonomi NU telah dikembangkan di era Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU, yaitu ketika NU menggandeng pelaku ekonomi nasional, Bank Summa Group milik Edward Soeryajaya.  Gus Dur bercita-cita akan membangun 1000 BPR. Di beberapa daerah NU kemudian mendirikan bank-bank perkreditan rakyat, seperti BPR Nusumma, BPR Nusamba, dll. Tetapi secara umum kerjasama ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Basis ekonomi warga NU adalah pertanian, perkebunan dan peternakan. Hal ini disebabkan mayoritas warga NU hidup di daerah pedesaan. Sebagian mungkin para pedagang kecil dan pelaku ekonomi mikro. Adapun sebagian yang hidup dikota, adalah para buruh dan ASN, dan para pelaku usaha  menengah ke atas, yang secara ekonomi mungkin relatif mapan.

Ironisnya, kesulitan dalam menginventarisir dan memberdayakan ekonomi NU disebabkan, tidak ada keterikatan secara organisatoris ( jam’iyyah ) warga NU terhadap NU. Ikatannya hanya sebatas kultural dan amaliyah ( Jama’ah ). Hal ini tentu menjadi persoalan tersendiri dalam menggerakan roda perekonomian warga NU. Contoh, BPR-BPR milik NU, atau koperasi milik NU, justru ditinggalkan oleh warga NU sendiri. Mereka lebih memilih lembaga-lembaga lain di luar NU.

Berapa sih sesungguhnya jumlah orang NU? Kalau misalnya kita hitung-hitungan kasar, jumlah warga NU, baik yang sudah jam’iyyah atau yang baru jama’ah adalah 100 juta, secara kuantitas tentu merupakan potensi besar, jika tidak sebaliknya, masalah besar.

Warga NU mayoritas adalah penduduk daerah pedesaan, yang diasosiasikan, dari sisi pendidikan terbelakang, dari aspek ekonomi, miskin, akses teknologi lemah, dan partisipasi politik yang rendah.

Tapi dalam 20 tahun terakhir, ada permutasi signifikan dalam gerak laju ekonomi dan pendidikan warga NU. Banyak diantara warga NU yang sukses secara ekonomi dan pendidikan di wilayah perkotaan. Mungkin hal ini linier dengan proses urbanisasi yang melibatkan warga desa yang NU, ke daerah perkotaan. Hal ini mempengaruhi struktur ekonomi dan sosial warga NU. Prediksi saya, warga NU yang terbelakang masih mencapai 70 persen. 20 persennya kelas menengah, dan sepuluh persen masuk katagori the have.

Jika potensi ekonomi ini digarap, melalui pergerakan organisasi yang efektif, maka pertumbuhan ekonomi warga NU akan lebih cepat lagi.

Misal, 70 persen atau 70 juta warga NU yang masuk katagori miskin, dibebani iuran organisasi Rp. 10.000,- perbulan=Rp. 700.000.000.000,-Kelas menengah NU yang berjumlah 20 juta Rp.100.000,-/perbulan =Rp. 2.000.000.000.000,- Dan kelompok the have minimal Rp.200.000,-=Rp. 2.000.000.000.000,-, kemudian dikalikan 12 bulan, maka dana terkumpul per-tahun mencapai, Rp. 56, 4 triliun. Ini merupakan modal finansial/ ekonomi yang sangat fantastis.  Namun ini butuh pengelolaan yang cermat. Dana sebesar itu dapat disalurkan berupa kredit bagi pelaku ekonomi mikro dengan bunga yang rendah. Syukur-syukur berbasis syariah, sehingga NU dapat menjadi pelopor ekonomi syariah di Indonesia.

Sebagian mungkin dapat diinvestasikan di bidang-bidang yang lain, yang keuntungannya dapat dijadikan dana insenstif bagi para pekerja dan fasilitator pemberdayaan ekonomi warga NU.