Multikulturalisme dan Pancasila

Para pemimpin bangsa Indonesia yang merumuskan Pancasila menyadari bahwa kalimat  ”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” bisa menimbulkan kerawanan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang multikultur itu, karenanya mereka sepakat untuk menghapusnya. Bunyi sila pertama menjadi seperti yang kita ketahui sekarang yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” saja. Penyempitan kalimat pada sila pertama itu lebih atas pertimbangan bahwa hal itu bersifat universal dan mencerminkan karakter dan latar belakang masyarakat Indonesia yang multikultur itu, sehingga rumusan itu representatif terhadap perbedaan-perbedaan artikulatif dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama dan adat istiadat.

Penelitian sosiologi dan anthropologi memberikan masukan yang penting dalam diskursus ini.. Dan dapat dikatakan pula, para pemimpin waktu itu mampu menangkap keanekaragaman bangsanya, sehingga mereka mengesampingkan sikap dan perilaku primordial yang dapat menghadirkan reaksi antipati. Kemampuan untuk berempati inilah yang menjadi kunci dasar bagi perumusan-perumusan format, formula dan karakteristik “bahasa-bahasa bernegara” yang diakui, dihayati, dilaksanakan, dimiliki sebagai norma-norma bersama secara nasional. Seperti Pancasila misalnya. Penggunaan idiom-idiom universal itu juga bermanfaat dalam menghindari perbedaan penafsiran yang memungkinkan terciptanya konflik antar unsur dalam masyarakat maupun pemerintahan. Di era Orde Baru, kita mengenal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), dengan dasar hukum ketetapan MPR No. II/MPR/1978. P-4 dirumuskan dalam rangka memberikan arah dan pedoman bagaimana cara kita mengamalkan Pancasila. Oleh karena itu  P-4 bukan sebagai tafsir dari Pancasila. P-4 hanya merupakan pedoman. Dengan adanya pedoman ini diharapkan ada kesatuan bahasa dalam kita menghayati ataupun mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bersama.