Multikulturalisme dan Pancasila

Gaya komunikasi adalah high contecs communication. Budayanya adalah high contecs culture ( budaya konteks tinggi ) Berbeda dengan orang barat yang mempunyai style komunikasinya low contecs communication (direct communication) ataupun to the point, karena bersumber kepada budaya low contecs culture ( budaya tingkat rendah ). Sulit bagi bangsa Indonesia untuk berkata “ya” atau “tidak” secara tegas, tetapi sering bersandi. Sehingga melukai hati atau menyakiti hati orang jarang terjadi, meskipun mungkin di sana-sini menyebarkan fitnah. Tetapi kemudian saluran media massa menjadi alternatif. Kemampuan untuk mengkomunikasikan perbedaan pandangan menjadi sedikit terbuka, yang berpuluh-puluh tahun lalu menjadi sesuatu yang tabu.

Keempat, kuatnya negara. Terutama pada era Orba. Aspek mana yang tidak dikuasai negara. Negara menjadi satu-satunya tujuan. Dalam negara diktator ataupun totaliter, memang relatif aman, meskipun di sana-sini menyimpan potensi konflik. Lemah sedikit saja kekuasaan “facis” itu, maka terjadilah konflik secara terbuka. Selama ini sistem-sistem negara diuntungkan dari warisan kultural sistem kolonial dan feodal. Kita tidak dapat menolak arus “kekuasaan” dalam berbagai aspek itu. Masyarakat kita adalah masyarakat yang “dinegarakan” dan sulit mengembangkan kreatifitas. Doktrin tentang idiologi negara pada waktu Orba, begitu masif. Kedaan ini dapat menguntungkan. Negara relatif stabil. Namun dapat merugikan jika tidak dapat melakukan penyesuaian dengan perkembangan jaman.

Hal ini menjadi nyata, ketika kekuasaan Orba yang kuat, melemah di era reformasi. Primordialisme mengedepan, dan menjadi sarang konflik yang laten. Ekstrimisme berkembang dengan landskap agama. Multikulturalisme akan diubah menjadi monokultur. Perbedaan keyakinan menjadi alasan fundamentalisme. Kekuatan negara melemah, dan idiologi besar yang menaungi semua idiologi, tak terlalu dipedulikan. Masyarakat mengalami perkembangan yang dysritmik ( tanpa ritme/ irama ). Generasi penerus menjadi a-historis, dan Pancasila menjadi sebuah fatamorgana.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Perubahan pendulum dari totalitarianisme kepada demokrasi, selalu membawa korban; konflik dan dis-integrasi. Contoh yang jelas adalah Uni Soviet pasca-glasnot dan perestroika-nya Michael Gorbachev di era 90-an atau Yugoslavia setelah lengsernya Josef Bros Titto, Indonesia setelah jatuhnya Soeharto tahun 1998. Hal itu terjadi dikarenakan gagalnya idiologi totaliter mengakomodasi perkembangan demokrasi yang menjadi ruh bagi tatanan dunia baru di penghujung abad 20 yang lalu.***