NU Tak Hanya Lawan Oligarki, Tapi Juga Intoleransi Ekonomi

Senada dengan Kang Imam, saya senang istilah oligarki dan intoleransi ekonomi mulai familiar di kalangan Nahdliyin. Kang Said menyebutkan bahwa akar masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia adalah kekuasaan oligarki, atau kekuasaan negara oleh segelitir orang yang berduit. Beliau menyatakan, “negara ini sekarang, sistemnya yang berjalan, negara oligark.” Sebagai warga Nahdliyin tentu tidak ada salahnya dikit demi sedikit kita mulai belajar tentang apa itu oligarki? Apa itu intoleransi ekonomi? Jika intoleransi, intoleran terhadap apa atau siapa? Mengapa dia disebut intoleran? Serta mengapa pula harus dilawan?

Dalam Wikipedia.org, definisi oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat, yang dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Untuk mendapatkan gambaran singkat tetang bagaimana kekuasaan oligark, kita bisa membaca paparan ciamik oleh Pak Wijayanto dalam Oligarki, Ketimpangan Ekonomi dan Imajinasi Politik Kita (http://transisi.org, 05/02/2019).

Beliau membandingkan, sementara kebijakan ekonomi-politik di Belanda memiliki daya tawar untuk meminimalisir ketimpangan ekonomi rakyatnya, kebijakan ekonomi politik di Indonesia justru melanggengkan ketimpangan, bahkan telah dinobatkan sebagai negara dengan ketimpangan ekonomi keenam tertinggi di dunia. Ketika segelintir orang di Indonesia menguasai kekayaan bernilai triliunan rupiah, kita justru terlalu terbiasa melihat ibu-ibu yang mengemis dengan menggendong anaknya di lampu-lampu merah, tanpa sedikitpun merasa bersalah. Jika pun merasa bersalah, kita telah kehilangan imajinasi pengetahuan tentang apa duduk perkara masalahnya, apa solusinya. Tepat saat itulah intoleransi benar-benar nyata hinggap di depan hidung kita.

Akan tetapi oligarki adalah bagian yang paling tampak di permukaan, lebih jauh masalahnya ada pada fondasi yang menopangnya, yaitu intoleransi ekonomi. Sebagai jamaah NU, hal yang paling minimal, kita harus belajar mengerti kerangka dasar bagaimana intoleransi ekonomi itu bekerja. Sebut saja, intoleransi ekonomi yang dimaksud Kang Imam itu sebetulnya adalah kapitalisme. Dalam kalimat pertama Medan Baru Perlawanan NU pada Oligarki dan Intoleransi Ekonomi (http://m.tribunnews, 2019), ia tegas mendeklarasikan, “jamaah Nahdlatul Ulama (NU) resmi membuka medan perjuangan baru, yakni melawan kelompok oligarki dan sistem ekonomi kapitalis”.