Perbedaan Riba dan Jual Beli Kredit dalam Fiqih Muamalah

Sampai di sini, maka illat kedua dari larangan riba setelah penyebutan adanya unsur penindasan (zhulm) adalah karena adanya unsur tambahan harta berbasis waktu itu (value based time). Dan hal ini dikuatkan pada ayat berikutnya yang turun setelah Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan harta riba dengan jalan berlipat ganda. Takutlah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Takutlah kalian terhadap api neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Taatlah kalian kepada Allah dan rasul supaya kalian mendapatkan rahmat.” (Surat Ali Imran ayat 130).

Dalam fiqih disebutkan bahwa harta tidak memiliki kemampuan kulfah (kemampuan kerja) sehingga tidak boleh menerima bagian nilai dari basis waktu itu. Penambahan harta yang diikat sebab tambahan durasi waktu adalah sama dengan riba. Lain halnya bila harta itu disewa (akad ijarah), atau dibeli secara kredit, maka pengikatan harta dengan durasi waktu itu dibenarkan sebab akad ijarah (sewa jasa) atau bai’ taqshith (jual beli kredit) atau bai’ bil ajl (jual beli tempo).

Pelarangan adanya penindasan (zhulm) melalui pelipatgandaan utang (adh’afan mudha’afah) akibat tambahan durasi waktu pelunasan utang, tidak diragukan lagi merupakan yang dikuatkan oleh syariat. Oleh karena itu, penghilangan unsur penindasan pada praktik utang-piutang dan jual beli secara kredit atau tempo akibat praktik adh’afan mudha’afah berbasis waktu adalah kaidah dasar yang diarusutamakan dalam maqashidus syariah guna melahirkan kemaslahatan. Wallahu a’lam bis shawab.

Muhammad Syamsudin, Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah – PW LBMNU Jawa Timur